JAKARTA.BONEKU.COM – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menekankan pentingnya percepatan akses keuangan di daerah sebagai salah satu upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Kegiatan ini mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia”.
Rakornas tersebut dihadiri langsung Presiden Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Gubernur Bank Indonesia (BI), jajaran menteri Kabinet, anggota Komisi XI DPR RI, serta para gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota, dan wakil kepala daerah dari seluruh Indonesia.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menegaskan perlunya memperluas akses masyarakat dan pelaku usaha daerah terhadap layanan keuangan, khususnya perbankan dan pembiayaan. Langkah ini dinilai penting untuk membuka peluang usaha, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat aktivitas perekonomian di berbagai daerah.
Perluasan akses keuangan diharapkan tidak hanya mempermudah masyarakat memperoleh layanan keuangan formal, tetapi juga memberikan kesempatan lebih besar bagi pelaku usaha, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), untuk mendapatkan pembiayaan guna mengembangkan usahanya.
Dengan dukungan akses pembiayaan yang memadai, pelaku usaha daerah diharapkan mampu meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, menciptakan lapangan kerja, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Selain menyoroti pentingnya akses keuangan, Presiden juga menekankan perlunya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan di sektor ekonomi dan keuangan.
Kolaborasi tersebut menjadi faktor penting agar berbagai program percepatan akses keuangan dapat berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan menjangkau masyarakat yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal.
Melalui Rakornas TPAKD 2026, pemerintah bersama para pemangku kepentingan diharapkan semakin memperkuat komitmen dalam mendorong inklusi keuangan, memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha, serta menciptakan pemerataan kesempatan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.
Akses keuangan yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan menjadi salah satu instrumen strategis dalam memperkuat perekonomian daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian, masyarakat dan pelaku usaha di daerah dapat memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk mengembangkan potensi ekonomi, meningkatkan produktivitas, dan berperan aktif dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih merata.
Penulis : Rangga
Editor : Admin Redaksi
