BONE.BONEKU.COM,– Bupati Bone, H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., M.M., resmi mengukuhkan Pengurus Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) serta Pengurus Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Bone periode 2024–2029.
Pengukuhan berlangsung di Baruga La Teya Ri Duni, Kompleks Rumah Jabatan Bupati Bone, Jl. Petta Ponggawae, Watampone, Selasa (16/9/2025).
Dalam kesempatan itu, Ketua Perhiptani Sulsel, Basri Base, melantik langsung pengurus Perhiptani Bone. Sementara pelantikan pengurus KTNA Bone dilakukan oleh Ketua KTNA Sulsel, Muhammad Yunus.
Acara tersebut turut dihadiri Ketua Perhiptani Sulsel, Ketua KTNA Sulsel, Dandim 1407/Bone, anggota DPRD Bone, sejumlah kepala OPD, Kepala BPS Bone, Ketua Kadin Bone, serta para undangan lainnya.
Kehadiran lintas sektor ini dinilai sebagai bentuk dukungan nyata terhadap penguatan peran penyuluh dan petani di Kabupaten Bone dalam mewujudkan Pertanian Bone Maberre (Mandiri, Berkeadilan, dan Berkelanjutan).
Bupati Bone, Andi Asman, menyampaikan selamat kepada pengurus yang baru dilantik. Ia menekankan pentingnya peran penyuluh dan petani sebagai ujung tombak pembangunan, khususnya dalam menjaga ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Penyuluh dan petani adalah garda terdepan yang memastikan ketahanan pangan tetap terjaga. Kehadiran Perhiptani dan KTNA ini bukan sekadar organisasi, tetapi wadah perjuangan bersama,” kata Bupati Bone.
“Saya berharap pengurus yang baru dilantik dapat menjadi penggerak, sahabat petani dan nelayan, sekaligus mitra pemerintah dalam mewujudkan pertanian yang tangguh, berdaya saing, dan menyejahterakan masyarakat,” ujar Andi Asman.
Suasana pengukuhan berlangsung hangat dan penuh keakraban. Para peserta tampak antusias menyambut semangat kebersamaan dalam memajukan sektor pertanian Bone.
Melalui pengukuhan ini, Bupati berharap lahir sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, penyuluh, dan kelompok tani, sehingga sektor pertanian Bone semakin tangguh dan menjadi penopang utama perekonomian masyarakat. (*)
