BONE, BONEKU.COM – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar masih menjadi persoalan yang membebani kehidupan masyarakat Kabupaten Bone. Warga kerap harus mengantre berjam-jam bahkan berhari-hari di SPBU demi mendapatkan jatah kebutuhan pokok untuk bertani, melaut, dan berusaha. Ketegangan bahkan sempat memuncak hingga terjadi bentrokan fisik antarwarga, sebagai dampak keputusasaan akibat stok yang dirasakan semakin terbatas.
Di balik kesulitan tersebut, muncul informasi yang dihimpun awak media terkait dugaan praktik penyalahgunaan penyaluran solar subsidi secara terorganisir di wilayah Kecamatan Bone Barat. Informasi ini menunjuk keterlibatan PT. LBP yang diduga mengalihkan jatah solar subsidi hingga ke luar provinsi.
Menurut keterangan narasumber berinisial AR yang meminta identitasnya dilindungi demi keselamatan, modus yang dijalankan berupa pengisian solar dalam jumlah banyak menggunakan jerigen di SPBU Libureng, lalu dikumpulkan di gudang penampungan yang berada di samping kediaman H. HM. Setelah terkumpul, solar tersebut dipindahkan ke mobil tangki berkapasitas 16 kiloliter untuk dibawa ke Morowali Utara, Sulawesi Tengah dan dijual kepada pihak industri dengan harga di atas ketetapan resmi.
Lebih memprihatinkan, narasumber menyampaikan praktik ini diketahui telah berlangsung lama namun belum ada penindakan nyata. Bahkan muncul dugaan adanya perlindungan dari oknum petinggi di lingkungan Polda Sulsel yang membuat pelaku seolah kebal terhadap tindakan hukum.
“Pihak Polres Bone seolah terhambat untuk menindak tegas. Konon ada perlindungan dari oknum petinggi di Polda Sulsel, sehingga kasus ini hanya berjalan di tempat dan tidak tersentuh,” ungkap AR. “Sudah bertahun-tahun berjalan, sementara rakyat kecil yang melanggar sedikit saja langsung ditindak tegas,” tambahnya.
Menanggapi serangkaian dugaan tersebut, awak media telah meminta tanggapan kepada H. HM yang disebut sebagai lokasi penampungan. Ia secara tegas membantah seluruh tuduhan yang dialamatkan kepadanya.
“Tidak benar seperti isu yang beredar. Jika ingin mengetahui fakta sebenarnya, silakan datang langsung ke lokasi dan periksa sendiri secara terbuka,” ujar H. HM membantah.
Terkait isu adanya perlindungan oknum petinggi kepolisian yang membekingi kegiatan tersebut, pihaknya juga menegaskan hal itu tidak berdasar sama sekali.
“Isu ada oknum dari Polda yang melindungi itu tidak benar sama sekali. Sebaiknya kita bertemu langsung dan hadirkan narasumber yang menyampaikan hal tersebut agar bisa saling klarifikasi dan menemukan kebenaran yang sesungguhnya,” tambahnya.
Informasi yang disajikan merupakan penelusuran awal dan keterangan dari pihak narasumber serta bantahan pihak yang disebut. Masyarakat berharap instansi berwenang segera turun melakukan penyelidikan independen dan transparan, guna membuktikan kebenaran fakta, menindak tegas jika terbukti ada pelanggaran serta mengembalikan penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran bagi kepentingan rakyat luas.(*)
Penulis : Achyl
Editor : Admin Redaksi
